ANALISIS TERHADAP CYBER CRIME DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS TERRITORIALITAS

Prima Putra, Ikhsan Yusda (2015) ANALISIS TERHADAP CYBER CRIME DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS TERRITORIALITAS. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer SNIKOM 2015 " Industri Kreatif Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi ", - (-). ISSN 979 458 831 8

[img]
Preview
PDF
6Mb

Official URL: http://www.ust.ac.id

Abstract

ABSTRAK Cyberspace adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas kenegaraan, sehubungan dengan dunia maya (Cyber Crime) tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri, khususnya berkenaan dengan masalah yurisdiksi. Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Hukum Internasional tradisional telah meletakkan beberapa prinsip umum yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara, salahsatu prinsip itu adalah ”Prinsip Teritorial”. Berdasarkan prinsip ini setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap semua orang (baik warga negara atau asing), badan hukum dan semua benda yang berada didalamnya. Dalam hal penegakan hukum didunia virtual/maya, masalah-masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi dan penegakan serta pemilihan hukum yang berlaku terhadap suatu sengketa multi yurisdiksi akan bertambah penting dan kompleks. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut; bagaimanakah Yurisdiksi Hukum Pidana dalam kejahatan di Dunia Maya (Cyber Crime)?, dan bagaimanakah Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Cyber Crime (Kejahatan Mayantara)?. Hasil yang didapat dari kajian ini adalah meningkatnya penggunaan internet disatu sisi memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana. Munculnya kejahatan dengan mempergunakan internet sebagai alat bantunya (Cyber Crime) lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan sipelaku dalam melakukan kejahatan, masih kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal Cyber Crime, serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan ini. Oleh karena itu sudah waktunya pemerintah melakukan berbagai upaya guna mencegah semakin meningkatnya kejahatan cyber (Cyber Crime) diantaranya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang menguasai teknologi informasi, meningkatkan sarana pendukung bagi penyelidikan dan penyidikan kejahatan siber (Cyber Crime). Disamping perlu dilakukan kebijakan kriminalisasi terhadap cyber crime yaitu dengan cara mengadakan perubahan atau mengamandemen KUHP, dan menghapus Pasal yang tidak dipakai dan membuat Undang-undang khusus yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kata kunci: Cyber Space, Cyber Crime, Yurisdiksi, Prinsip Territorialitas, Penegakan Hukum. ABSTRACT Cyberspace is a medium that knows no boundaries, both boundaries and limits of the state, with respect to the virtual world (Cyber Crime) will certainly cause problems of its own, particularly with regard to the issue of jurisdiction. Jurisdiction is a reflection of the basic principles of sovereignty, equality state and non-interference principle. International law traditionally has laid some general principles relating to the jurisdiction of a country, one of the main principles are "Territorial Principle". Based on this principle of each country can apply its national jurisdiction against all persons (whether citizens or foreigners), legal entities and all things therein. In terms of law enforcement virtual world/virtual, issues relating to jurisdiction and enforcement as well as the election laws that apply to a multi-jurisdictional disputes will be increasingly important and complex. Based on the description above, the basic problem can be formulated as follows; how the crime Criminal Law Jurisdiction in Cyberspace (Cyber Crime)?, and how Criminalization Policy Against Cyber Crime (Crime mayantara)?. The results obtained from this study is the increasing use of the Internet on the one hand makes it easy for people in their activities, on the other hand makes it easy for certain parties to the crime. The emergence of the Internet as a crime by using the kit (Cyber Crime) caused more by a safety factor sipelaku in committing a crime, the lack of law enforcement officers who have the capability in terms of Cyber Crime, and the lack of legislation governing this crime. Therefore, it is time the government made efforts to prevent the increasing cyber crime including through increasing the quantity and quality of law enforcement officers who master information technology, improving means of support for the investigation of cyber crime. Besides the necessary policy of criminalization of cyber crime that is by way of making changes or amend the Criminal Code, and delete unused article and make a special Act relating to information technology. Keywords: Cyber Space, Cyber Crime, Jurisdiction, Territorial Principle, Law Enforcement.

Item Type:Article
Subjects:C Social Sciences > CB Economic Theory
Divisions:Jurusan Teknologi Informasi > Prog.Studi Teknik Komputer-D3 > Journal, Proceeding
ID Code:576
Deposited By:Mr. OP Repo-1 Puskom
Deposited On:10 Oct 2017 07:32
Last Modified:10 Oct 2017 07:32

Repository Staff Only: item control page